JEMBER- Kedatangan Bupati Wakil Bupati Jember di Eks lokalisasi Dusun Krajan 2, Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Jember jadi ajang curhat warga soal status tanah yang di dudukinya. 05 Juli 2021
Menjawab soal pertanyaan salah satu awak media yang kebetulan juga warga Puger Kecamatan Puger soal keluhan penghuni kawasan Besini kaitan status tanah warga sekitar.
Pak Wabup, permintaan warga disini, bagaimana rumah atau tempat tinggal mereka disertifikat ?. Wabup, apakah selama ini tidak disertifikat ?, kan prosedurnya ada, asalkan ada bukti-bukti kepemilikan bisa disertifikat.
“Yang penting jelas dulu status tanahnya milik sendiri atau milik siapa ?,” . Di saat itu Johan, RT setempat mengakui bahwa memang status tanahnya milik negara tapi bangunanya kami bangun sendiri tampa bantuan dari Pemerintah.
Spontanitas Wabup menjawab” ini bukan soal bantuan atau bangunannya, jika kemudian membangun di atas bukan tanahnya sendiri itu merupakan pelanggaran,” jelas Wabup.
Negara itu sudah berbaik hati, kalau kemudia ada keputusan tegas dari pemerintah dan kemudian di gusur itu bisa walaupun sudah puluhan tahun menempati
Dalam situasi ini, Johan sedikit bersikukuh bahwa warga sudah menempati 30 tahun dan mengajukan kejelasan status tanah, namun sampai hari ini belum ada kejelasan” kami siap bertanda tangan di atas materai untuk membasmi ini asal ada sertifikat,” pinta Johan.
Mendengar apa yang disampaikan oleh Johan, Wabub langsung menjawab, berarti sampean mempersyaratkan, sudah menggunakan lahan bukan miliknya digunakan hal yang tidak baik, ini bisa sebagai ancaman, kalau tidak saya tetap seperti ini. “Kita bisa bertindak tegas, jengengan keras saya juga bisa keras,” tegas Wabup.
Sebelum menyudahi wawancaranya Wabup kembali menegaskan bahwa ” Ini soal pelanggaran, tidak hanya pelanggaran aturan negara, tapi aturan agama juga melanggar,” ungkapnya. (Lilik)
