JEMBER, Newsonline.id — Pasca adanya siaran Pers dari BMKG terkait gempa yang diperkirakan berkekuatan magnetudo 8,5 hingga 8,7 skala rekter dan berpotensi terjadinya Tsunami di pantai selatan Jember membuat Pemerintah Kabupaten Jember serius menanggapi hal tersebut. 24 Juni 2021
Berbagai kegiatan telah dan sedang dilaksanakan oleh Dinas dan seluruh steakhorder terkait Mulai dari BPBD, Muspika dan Pemerintahan Desa gencar melaksanakan sosialisasi antisipasi terjadinya bencana alam.
Melihat begitu banyak kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan, tentu tidak sedikit anggaran yang dibutuhkan.
Secara khusus Kepala BPBD Jember Moh. Djamil menyebutkan bahwa sesuai dengan Permendes ada alokasi anggaran 8% dana desa (DD) untuk kepentingan penanganan kebencanaan.
Dalam penanganan kebencanaan ini ada 5 unsur yang terlibat aktif di dalamnya, unsur ini sering kita sebut dengan Pentahelix yang di dalamnya ada unsur Pemerintah, Pengusaha, Akademisi, Pers dan juga unsur masyarakat atau biasa di sebut relawan.
Dengan kita memadukan 5 unsur ini, penanganan bencana tidak harus bertumpu kepada anggaran Pemerintah, bisa saja Pers melakukan publis terkait kapasitas ketahanan daerah dalam menghadapi bencana sehingga menarik kepedulian pihak lain.
Menyentuh soal anggaran 8% dana desa (DD) untuk kebencanaan, Camat Puger, Moch. Winardi menyampaikan” kalau dalam pemerintahan itu pasti sudah ada di perencanaan, hanya tidak spesifik, misalkan tidak ada, kita akan lakukan perubahan APBDES nanti,” ujarnya.
Dikesempatan yang berbeda, Sekdes Desa Jambearum Kecamatan Puger Jember, Zainul Amin ketika ditanya soal anggaran kebencanaan tersebut menyampaikan bahwa anggaran untuk bencana gempa dan tsunami masih dalam konsep perubahan APBDES. ok
Meski kita bukan termasuk dalam wilayah pesisir, tapi kita tetap alokasikan anggaran bagi antisipasi jika terdampak nantinya.(Lilik)
