Jakarta, newsonline.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Moh. Mahfud MD menyebut terdapat sejumlah tantangan di bidang kedaulatan wilayah dan kemaritiman saat ini. Demikian diungkapkan saat acara pelantikan dan pengambilan sumpah Laksma TNI Antongan Simatupang sebagai Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman di Aula Bisma, Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (28/10).
“Tantangan dalam bidang kedaulatan wilayah dan kemaritiman saat ini salah satunya adalah terkait koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam permasalahan Laut China Selatan dan Natuna Utara,” ucap Mengko.
Menko Polhukam menjelaskan tantangan lainnya adalah pelanggaran kapal asing dan drone ke wilayah Indonesia. Juga terkait RUU Omnibuslaw Kamla dan RPP tentang Tata Kelola Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
Sehingga, Menko Polhukam berpesan pada Laksma TNI Antongan Simatupang sebagai Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman yang baru. Untuk menyinergikan kementerian dan lembaga terkait dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut.
“Kepada Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman yg baru dilantik, saya percaya dgn semua pengalaman di bidang akademik & pengalaman tugas, Anda dpt memberikan rekomendasi thadap permasalahan tersebut. Untuk itu, perlu menyinergikan antar K/L terkait,” jelasnya.
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Laksma TNI Antongan Simatupang sebagai Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman merupakan pelaksanaan dan tindak lanjut Keppres Nomor 130/TPA Tahun 2021 tanggal 27 September 2021. “Atas nama pemerintah serta atas nama pribadi dan keluarga, saya ucapan selamat kpd Laksma TNI Antongan Simatupang & Istri atas kepercayaan sekaligus amanah ini. Saya percaya saudara akan mampu melaksanakan tugas yang diemban dengan sebaik-baiknya,” ucap Mahfud MD. (Mandausing)
