Sumbawa Besar, newsonline.id – Komisi II DPRD kabupaten Sumbawa melakukan pertemuan bersama direktur perusahaan umum daerah Air Minum Batu Lanteh, Dewan Pengawas Perpusda dan Inspektorat kabupaten Sumbawa. Pemanggilan tersebut dilakukan berkaitan dengan pelayanan hingga mekanisme pengaduan gangguan.
“Hearing adalah ingin menindaklanjuti permasalahan keluhan maupun hal-hal yang berhubungan langsung dengan PDAM. Kita hari ini bersama dengan Inspektorat dan juga anggota Komisi 2 DPRD kabupaten Sumbawa mengundang direktur untuk berdiskusi mengkaji dan memecahkan permasalahan yang dianggap belum selesai terutama berkaitan dengan pelayanan Perumdam Batu Lanteh,” kata Berlian Rayes, Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, Senin (13/10).
Dikatakan, Berapa hal harus diklarifikasi dan dilaporkan kepada Komisi II, antara lain terkait dengan kondisi terkini. “terutama di wilayah yang pelayanannya belum maksimal disamping itu, hal yang penting adalah masalah mekanisme pengaduan dan pembayaran pelanggan,” ucap Berlian.
Selain itu, sebagai mitra kerja, Komisi II juga berkewajiban untuk memberikan masukan kepada Perumdam Batu Lanteh. “Kami berkewajiban untuk memberikan masukkan kepada direktur dan jajaran Perumdam batulanteh agar apa yang viral di tengah masyarakat betul-betul dapat diperhatikan bukan hanya viral masalah pelayanannya tetapi ini juga viral direkturnya,” ujarnya.
Ia berharap, Perumdam Batu Lanteh dapat mengambil kebijakan untuk meringankan pelanggan selama persoalan di Kecamatan Utan belum tuntas. “Selama permasalahan air di kecamatan Utan belum beres hendaknya ada kebijakan yang bisa meringankan pelanggan sehingga tidak terbebani dengan beban tagihan maupun denda sebagai kompensasi atas kondisi air tersebut,” katanya.
Anggota Komisi II DPRD Sumbawa, Muhammad Faesal, menegaskan, keberadaan Perumdam Batu Lanteh harus dapat memberikan efek positif bagi masyarakat, terutama dalam pelayanan air minum. Dan Perumdam Batu Lanteh juga musti memiliki data riel terkait jumlah pelanggan.
“Berapa pelanggan yang aktif dan berapa pelanggan yang nonaktif itu harus dimiliki datanya sehingga permasalahan dasar dapat diselesaikan oleh direktur,” ujarnya.
Ditempat yang sama, H. Salman Alfarizi, Anggota Legislatif dari Utan, menuturkan, optimalisasi pelayanan Perumdam Batu Lanteh musti menjadi perhatian serius. Sebab dilapangkan, masyarakat kerap menyalahkan anggota dewan, terkait pelayanan Perumdam Batu Lanteh.
“Kami ini di masyarakat dicaci-maki, di mana dewannya, Seperti nggak ada, terutama di kecamatan Utan. mereka semua mengeluhkan kualitas air minum ataupun air yang didistribusikan kepada masyarakat. Hal ini harus menjadi atensi dan perhatian serius dari Direktur dan jajaran,” tegasnya.
Sedangkan Muhammad Yamin menyoroti mekanisme pembayaran oleh pelanggan. “Kerjasama yang dilakukan PDAM dengan pihak penyedia sistem informasi terpadu harus bisa memberikan semangat positif dan peningkatan pelayanan PDAM. Tidak hanya manajemennya tetapi faktualnya di lapangan harus mampu menyiapkan kuantitas dan kualitas air bersih yang bagus,” Tuturnya.
Anggota Komisi II lainnya, Edy Syah Riansyah SE, mengatakan, permasalahan di Perumdam Batu Lanteh banyak yang merupakan permasalahan warisan manajemen yang lama
“Saya melihat jaringan perpipaan yang dimiliki sekarang harus segera dilakukan peremajaan karena banyak dari pipa itu sudah sangat tua umurnya, demikian pula perlu juga dipikirkan agar pipa tersebut berada di atas permukaan, kalaupun berada di bawah permukaan tapi dibuatkan semacam gorong-gorong sehingga monitoring kebocoran dan lain-lain dapat dideteksi dengan cepat,” ucapnya.
Direktur Perumdam Batu Lanteh Juniardi Akhir Putra ST, SST, M.Kom, memberikan apresiasi kepada Pimpinan Komisi II dan Anggota atas perhatian yang diberikan kepada Perumdam Batu Lanteh. “Segala masukan saran dan kritik akan menjadi perhatian serius pihak manajemen Perumdam Batulanteh.
Ia menjelaskan, Kerjasama yang dilakukan dengan PT. Lokajaya Surya Mahardika, merupakan kerjasama dalam support sistem dan infrastruktur IT sistem informasi terpadu (SISTER) Perumdam Batulanteh. “Dengan penerapan sistem digitalisasi dalam hal proses produksi, pembayaran tagihan sehingga menjadikan manajemen Perumdam Batulanteh semakin transparan,” Ujarnya.
Bulan ini, imbuhnya, diusahakan dapat dilakukan pembayaran melalui sistem transaksi online. Seperti mobile banking Bank NTB Syariah dan BRIMO, agen BRILink, alfamart, dana, Link serta pembayaran online lainnya.
“Meskipun demikian keluhan-keluhan yang disampaikan kepada kami selalu diupayakan untuk segera direspon. Demikian pula sumber daya manusia yang ada kita maksimalkan dan sampai saat ini kami belum pernah mengadakan pengangkatan pegawai tetap karena kami pahami bahwa sebagai dasarnya atau SOPnya belum ada. inilah yang akan kita benahi bersama dan dikonsultasikan dengan dewan pengawas,” urainya
Sedangkan terhadap permasalahan di Kecamatan Utan, Perumdam Batu Lanteh telah melakukan pembahasan serius. Baik bersama dengan Sekretaris Daerah, Dewan pengawas, bagian ekonomi, Pembangunan dan juga bersama dengan jajaran Dinas terkait lainnya.
“Kami telah membahasnya secara serius sehingga permasalahan di kecamatan Utan dapat lekas diselesaikan dan masyarakat pun dapat menikmati kualitas air yang baik,” Pungkasnya. (Mandausing)
