Glasgow, newsonline.id– Presiden Joko Widodo menegaskan, keberhasilan pengelolaan iklim di Indonesia dapat dicapai karena Indonesia menempatkan aksi iklim dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Pertimbangan aspek lingkungan dengan ekonomi dan sosial harus dipadukan. Demikian disampaikan Presiden saat menjadi salah satu pembicara pada World Leaders Summit on Forest and Land Use yang digelar Selasa (2/11), di Scotish Event Campus, Glasgow, Skotlandia.
“Kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan harus memadukan pertimbangan lingkungan dengan ekonomi dan sosial. Kemitraan dengan masyarakat juga diutamakan,” ujar Presiden dalam pidatonya.
Di hadapan para pemimpin dunia, Presiden menjelaskan, program perhutanan sosial dibuat agar konservasi hutan disertai terciptanya penghidupan bagi masyarakat sekitar. Hal ini penting, karena 34 persen dari seluruh desa di Indonesia berada di perbatasan atau di dalam kawasan hutan.
“Jutaan masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya dari sektor kehutanan. Menafikan hal ini bukan saja tidak realistis, namun juga tidak akan sustainable,” tegasnya.
Presiden Jokowi menyebut, 90 persen penduduk dunia yang hidup dalam kemiskinan ekstrem bergantung pada hutan. Penyalahgunaan isu perubahan iklim sebagai hambatan perdagangan adalah kesalahan besar.
“Hal itu akan menggerus trust terhadap kerja sama internasional atasi climate change, dan malah menghalangi pembangunan berkelanjutan yang justru sangat dibutuhkan,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi menilai, pengelolaan hutan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan menjadi satu-satunya pilihan. Dan Indonesia siap berbagi pengalaman dan pengetahuan.
“Mari kita kelola hutan yang pro-environment, pro-development dan people-centered. Ini adalah tujuan utama dari Forest, Agriculture and Commodity Trade Dialogue, atau FACT Dialogue, yang diketuai bersama Indonesia bersama Inggris sehingga hutan akan menjadi solusi berkelanjutan bagi aksi iklim global,” ajaknya.
Sebelumnya, pada KTT Pemimpin Dunia COP26, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa sektor kehutanan dan lahan Indonesia akan mencapai Net Carbon Sink pada tahun 2030. Hal tersebut adalah komitmen Indonesia menjadi bagian dari solusi.
“Capaian nyata Indonesia di sektor kehutanan tidak terbantahkan. Pada tahun 2020, tingkat kebakaran hutan diminimalisir hingga 82 persen,” ungkapnya.
Selain itu, pada tahun 2019, penurunan emisi dari hutan dan tata guna lahan ditekan hingga 40,9 persen jika dibandingkan tahun 2015. Deforestasi hutan Indonesia juga mencapai tingkat terendah dalam 20 tahun terakhir.
“Ini dilakukan saat dunia tahun lalu kehilangan 12 persen lebih banyak hutan primer dibanding tahun sebelumnya dan ketika banyak negara maju justru mengalami kebakaran hutan dan lahan yang terbesar sepanjang sejarah,” jelasnya.
Jadikan Hutan Bagian Aksi Iklim Global
Presiden Joko Widodo menyampaikan pandangannya terkait menjadikan hutan sebagai bagian dari aksi iklim global. “Pertama, perhatian kita harus mencakup seluruh jenis ekosistem hutan, tidak hanya hutan tropis, tapi juga hutan iklim sedang dan boreal,” ucap Presiden.
Kebakaran hutan, misalnya, berdampak pada emisi gas rumah kaca dan keanekaragaman hayati apapun jenis ekosistemnya. Kebakaran dahsyat di benua Amerika, Eropa, dan Australia juga menjadi kekhawatiran bersama.
“Indonesia siap berbagi pengalaman tentang keberhasilannya mengatasi karhutla dengan negara-negara itu,” imbuhnya.
Lebih jauh, Presiden menjelaskan, terkait pengelolaan hutan, Indonesia juga telah mengubah paradigmanya, dari manajemen produk hutan menjadi manajemen lanskap hutan. Hal tersebut menjadikan pengelolaan area hutan menjadi lebih menyeluruh.
Selain itu, Indonesia juga melakukan restorasi ekosistem mangrove yang berperan dalam menyerap dan menyimpan karbon. Indonesia memiliki lebih 20 persen total area mangrove dunia, terbesar di dunia.
“Indonesia juga akan mendirikan Pusat Mangrove Dunia di Indonesia,” lanjutnya.
Kedua, Presiden Jokowi menilai bahwa mekanisme insentif harus diberikan bagi pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Sertifikasi dan standar produksi harus disertai _market incentives_, sehingga berfungsi mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan, bukan menjadi hambatan perdagangan.
Presiden juga menegaskan sertifikasi, metodologi, dan standar tersebut harus didasarkan pada parameter yang diakui secara multilateral, tidak dipaksakan secara unilateral dan berubah-ubah. Sertifikasi juga harus berkeadilan sehingga berdampak pada kesejahteraan, khususnya petani kecil.
“Sertifikasi juga harus pertimbangkan semua aspek SDGs sehingga pengelolaan hutan sejalan dengan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat,” tegasnya.
Ketiga, Presiden Jokowi memandang perlunya mobilisasi dukungan pendanaan dan teknologi bagi negara berkembang. Menurutnya, komitmen harus dilakukan melalui aksi nyata, bukan retorika.
Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa memberi bantuan bukan berarti dapat mendikte, apalagi melanggar hak kedaulatan suatu negara atas wilayahnya. Dukungan harus _country-driven_, didasarkan pada kebutuhan riil negara berkembang pemilik hutan.
“Bagi Indonesia, dengan atau tanpa dukungan, kami akan terus melangkah maju. Kami kembangkan sumber-sumber pendanaan inovatif, di antaranya pendirian Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, penerbitan _green bond_ dan green sukuk, serta mengembangkan mekanisme Nilai Ekonomi Karbon sebagai insentif bagi pihak swasta dalam mencapai penurunan emisi,” jelasnya.
Untuk diketahui, dalam pertemuan tersebut, hanya ada tiga pembicara yang mendapat undangan khusus dari Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Selain Perdana Menteri Inggris, yang mendapatkan kesempatan berbicara adalah Presiden Kolombia, dan Presiden Republik Indonesia.
Turut mendampingi Presiden saat menghadiri acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar.
Lanjutkan Lawatan ke Abu Dhabi
Selepas menghadiri rangkaian KTT Pemimpin Dunia COP26 di Glasgow, Skotlandia, pada 1-2 November 2021, Presiden Joko Widodo melanjutkan lawatan kerja luar negerinya ke Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab. Dari Bandara Internasional Glasgow Prestwick, Presiden dan rombongan lepas landas sekitar pukul 11.20 waktu setempat.
Tampak melepas keberangkatan Presiden Jokowi di Bandara Glasgow Prestwick antara lain Duta Besar RI untuk Inggris, merangkap Irlandia dan International Maritime Organization (IMO) Desra Percaya, Atase Pertahanan RI London Kolonel TNI Ranon Sugiman, serta pejabat pemerintah daerah Skotlandia. Di Abu Dhabi, Presiden akan bertemu dengan Putra Mahkota Mohammed Bin Zayed (MBZ), meninjau sejumlah infrastruktur, hingga bertemu dengan para tokoh dan pebisnis Persatuan Emirat Arab. (Setpres/mandausing)
