Dari total 9.557 tenaga kerja yang bekerja di perusahaan tambang dan Mineral oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Batu Hijau Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) , sebanyak 4.850 orang berasal dari masyarakat lokal. Menyusul dari wilayah NTB sebanyak 2.146 dan sisanya 2.561 orang berasal dari wilayah Indonesia lainnya.
Demikian data dari Disnaker KSB yang beredar luas sebagai jawaban atas pertanyaan sebuah LSM mengenai komposisi tenaga kerja yang bekerja di perusahaan emas dan tembaga terbesar kedua setelah Freepot di Papua.
Jumlah manusia yang bekerja di AMNT lebih banyak dibandingkan pegawai negeri sipil yang ada di lingkungan Pemda KSB yang berjumlah 3.200 an orang. Tentang produktivitas, biaya birokrasi dan gaji ASN yang diambil dari APBD lebih besar dibandingkan untuk pembangunan.
Di samping tenaga kerja, ketergantungan kabupaten ini pada tambang memang cukup tinggi. Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) misalnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 lalu hanya 100-an milyar. Sementara transfer dari pusat hampir Rp 1 T. Atau sekitar 95% masih bergantung pada drop dari pusat. Perlu diingat khusus royalty AMNT setiap tahun rata-rata Rp 600-700 M dan daerah penghasil memperoleh 32% dari sana di luar penerimaan pajak-pajak.
Ketergantungan tersebut bertambah bila melihat total nilai semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik (KSB) atau disebut dengan istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari harga berlaku, 95% bersumber dari kegiatan pertambangan.
Bergulirnya issue tutup tambang yang dilakukan sebuah LSM belum lama memang berbanding terbalik dengan ketergantungan daerah tersebut pada sektor tambang. Baik dari aspek tenaga kerja, maupun perputaran ekonomi.
Perusahaan yang mulai beraktivitas sejak 1980-an dan berproduksi sejak tahun 2000, tidak lama lagi akan berakhir dan berpindah ke site baru di Sumbawa Selatan. Namun pabrik pengolahan berupa smeter saat ini sedang dibangun di KSB. Artinya berakhirnya produksi di Batu Hijau masih ada aktivitas baru berupa industri pemurnian, serta pertanian jika dijadikan perioritas.
Bendungan Bintang Bano beberapa bulan lalu diresmikan Presiden Jokowi, akan menjadi harapan baru bagi KSB untuk menggenjot bidang pertanian yang selama ini menjadi mata pencarian turun temurun secara tradisional. Tambang ditambah pertanian akan memberikan sumbangsih besar pada PDRB KSB.
Saat ini saja KSB merupakan 1 dari 3 daerah kabupaten/kota di wilayah Nusa Tenggara Barat dengan Tingkat Indek Pembangunan Manusia (IPM) tergolong tinggi, bersama Kota Mataram dan Kota Bima.
Di tengah harapan tersebut pemerintah daerah memang punya PR besar menata illegal mining (penambangan liar) oleh masyarakat, serta perambahan hutan yang merupakan sumber air bendungan dan sawah ladang. (M. Mada Gandhi)
