Jember, newsonline.id – Pasca pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), ternyata mendapat reaksi sejumlah elemen masyarakat. Seperti yang dilakukan ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Jember, menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DRPD Jember, Selasa siang (6/9).
Mereka menolak kenaikan harga BBM itu dan menyebut pemburu rente di Indonesia masih bebas berkeliaran.
“Berdasarkan hasil kajian bersama, kebijakan kenaikan harga BBM tidak pernah memberikan dampak positif terhadap kondisi perekonomian rakyat,”
Koordinator aksi, David Rizal Firmansyah, dalam orasinya, dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
“Sebab, secara langsung akan berdampak terhadap naiknya harga komoditas yang lain, ujung-ujungnya rakyat menjadi korban,” sambungnya.
Menurut dia, pemerintah seakan-akan tidak peduli dengan dampak kenaikan harga BBM di tengah kondisi masyarakat yang baru mencoba bangkit dari dampak pandemi Covid-19. Pemerintah beralasan APBN defisit karena menyubsidi BBM. Alasan ini, merupakan bukti Badan Pengatur Hilir Minyak Bumi dan Gas (BPH Migas) sebagai lembaga pengawas dan pelaksana tidak maksimal. Akibatnya, hingga saat ini banyak pemburu rente yang masih berkeliaran menikmati subsidi, yang seharusnya untuk rakyat kecil.
“Karena itu, kami menolak kenaikan harga BBM. Mereka juga mendesak pemerintah pusat mengevaluasi kinerja BPH migas,” tegas dia dalam orasinya.
Karena itu, Gabungan Organisasi Mahasiswa Jember ini , mendesak pemerintah pusat memberantas pemburu rente. Selain itu mendesak pemerintah menunda proyek strategis nasional (PSN) yang tidak berpihak kepada rakyat, untuk dialihkan pada subsidi BBM dan membangun proyek energi terbarukan serta melakukan reformasi perpajakan.
“Kami mengajak masyarakat umum untuk mengawal dan memperhatikan kebijakan pemerintah, yang tidak berpihak kepada rakyat,” katanya.
Diketahui, aksi unjuk rasa diawali dengan orasi di bundaran DPRD Jember. Massa kemudian menyerbu masuk ke halaman kantor DPRD Jember. Petugas pengamanan, yang sudah selasa pagi melakukan pengamanan, mencoba bertahan di depan pintu gerbag, sehingga terlibat aksi dorong mendorong. Namun, akhirnya massa berhasil dikendalikan. Massa juga sempat meminta masuk ke ruang paripurna, untuk meminta tanda-tangan Ketua DPRD Jember. Namun, karena ruangan sedang dalam proses renovasi, akhirnya penandatanganan di lakukan di halaman gedung DPRD jember.
“Kami menyatakan menerima dan sepakat dengan tujuh tuntutan yang disampaikan mahasiswa,” kata Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi, saat menemui Mahasiswa.
Dia juga mengamini, sesuai permintaan demonstran agar berkas tuntutan ditandatangani seluruh fraksi, maka berkas tersebut akan disampaikan sebagaimana permintaan demonstran.
“DPRD Jember juga siap membuat video saat proses penandatanganan oleh tiap-tiap fraksi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Selanjutnya, DPRD Jember akan menyampaikan aspirasi Cipayung Plus Jember ke pemerintah pusat dalam waktu 2 kali 24 jam,” ucap legislator Partai Kebangkitan Bangsa ini. (iza/mia)
