Wakil Bupati Jember, Drs. KH. A. Muqit Arief, menyampaikan program beasiswa Perguruan Tinggi Pemerintah Kabupaten Jember saat penyerahan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Selasa, 20 November 2019.
Pembagian kartu ini dalam rangka mewujudkan Jember sehat melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS). Kali ini pembagian berlangsung di dua lokasi, yaitu di Kecamatan Mumbulsari dan Wuluhan.
“Jika ada anak pintar dan semangat, maka teruskan kuliah. Jika terbeban biaya bisa mengajukan beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember,” terang wabup.
Generasi muda tidak boleh memutus pendidikannya, sebelum selesai perguruan tinggi.Penerima beasiswa ini memiliki criteria. Antara lain masyarakat miskin, anak buruh, anak petani, juga penghafal Al-Qur’an minimal satu juz.
“Hal ini adalah upaya untuk memacu Jember supaya lebih cepat perkembangannya ke depan,” tegas wabup.
Untuk penyerahan KIS yang berlangsung di Kecamatan Mumbulsari diberikan kepada 569 warga Kecamatan Ajung, 2.752 penerima asal Kecamatan Jenggawah, dan 3.957 penerima asal Kecamatan Mumbulsari.
Sementara itu, penonaktifan KIS yang sebelumnya telah beredar tercatat di Ajung sebanyak 9.842, Jenggawah 8.731, dan Mumbulsari 8.057.
Pembagian di Kecamatan Wuluhan, ada 660 penerima asal Kecamatan Ambulu, 3.481 penerima asal Kecamatan Wuluhan, dan 3.263 penerima asal Kecamatan Tempurejo.
Sedangkan KIS yang dinonaktifkan sejumlah 7.277 di Kecamatan Ambulu, 8.411 di Kecamatan Wuluhan, dan 8.546 di Kecamatan Tempurejo.
Wabup berpesan, meski punya KIS masyarakat untuk tidak sakit. Karena itu, masyarakat perlu membiasakan hidup sehat.
“Dengan tidak mengonsumsi jajan sembarangan. Cara hidup yang kurang sehat antara lain yaitu membuang air besar di sungai, maka perlu pembangunan MCK supaya lebih baik,” katanya.
Di Kabupaten Jember sendiri, lanjut Wabup, sebanyak satu juta kartu yang telah terbagi. Namun sejumlah 235 ribu kartu sudah tidak bisa digunakan lagi.
“Karena kartu yang digunakan tidak tercatat dalam data terpadu. Kartu yang dibagikan ini untuk masyarakat tidak mampu,” jelasnya.
Data kartu yang nonaktif dapat dicek di kantor desa masing-masing, dan di setiap rumah sakit. Meski demikian, kartu itu bisa diaktfikan lagi jika benar-benar miskin.
“Kartu ini tidak gratis, tetapi 47 miliar yang dibayarkan oleh pemerintah. Jadi kalau sakit tidak perlu berfikir untuk biaya, sudah dibayar oleh Pemerintah. Meski tidak membayar, saya beharap tidak sakit,” tuturnya.
Wabup juga menjelaskan, KIS akan dikirim ke rumah masing-masing penerima oleh vendor jasa pengiriman barang yang bekerjasama dengan Pemkab Jember. “Pasti akan diantarkan ke rumah masing-masing secara gratis dan tidak usah bayar,“ pungkasnya. (tok/iza/hms)
