Jakarta, newsonline.id – Tahun 2022 mendatang, Indonesia akan memegang presidensi G20 dengan mengusung tema besar “Recover Together, Recover Stronger”. Dan Indonesia akan berupaya agar G20 dapat bekerja untuk kepentingan semua negara dan menjadikan inklusivitas sebagai prioritas utama kepemimpinan Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-76 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kamis (23/09).
“Indonesia akan berupaya agar G20 dapat bekerja untuk kepentingan semua, untuk negara maju dan berkembang, Utara dan Selatan, negara besar dan kecil, negara kepulauan dan pulau kecil di Pasifik, serta kelompok rentan yang harus diprioritaskan,” ujar Presiden Jokowi.
“Inklusivitas adalah prioritas utama kepemimpinan Indonesia. Ini komitmen Indonesia untuk membuktikan no one left behind,” sambungnya.
Selain itu, ekonomi hijau dan berkelanjutan juga akan menjadi prioritas. Presiden Jokowi memahami bahwa Indonesia memiliki nilai yang strategis dalam isu perubahan iklim. Untuk itu, Presiden Jokowi memastikan bahwa Indonesia terus bekerja keras memenuhi komitmennya.
“Pada tahun 2020, Indonesia telah berhasil menurunkan kebakaran hutan sebesar 82 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Laju deforestasi turun signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir. Dalam tatanan global, Indonesia ingin mengedepankan burden sharing, berbagi beban,” bebernya.
Untuk menghadapi agenda bersama dunia yang sangat berat, Indonesia kembali menyampaikan harapan dan dukungannya terhadap multilateralisme. Sebab, multilateralisme yang efektif dengan kerja dan hasil yang konkret harus terus dikawal bersama.
“Let us work together, to Recover Together Recover Stronger,” tandasnya.
Presiden Jokowi juga menyampaikan pandangannya soal penanganan pandemi, pemulihan perekonomian global, ketahanan iklim, hingga perdamaian dalam keberagaman. “Melihat perkembangan dunia sampai sekarang ini, banyak hal yang harus kita lakukan bersama. Pertama, kita harus memberikan harapan bahwa pandemi Covid-19 akan bisa tertangani dengan cepat, adil, dan merata,” ujar Presiden.
Menurutnya, kemampuan dan kecepatan antarnegara dalam menangani pandemi Covid-19, termasuk vaksinasi, sangat timpang. Padahal semua tahu bahwa dalam penanganan pandemi “no one is safe until everyone is”. Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi. Hal-hal ini harus bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah nyata,” imbuhnya.
Di masa depan, Presiden menyerukan seluruh negara untuk menata ulang arsitektur sistem ketahanan kesehatan global. Menurutnya, diperlukan mekanisme baru untuk penggalangan sumber daya kesehatan global, baik pendanaan, vaksin, obat-obatan, alat-alat kesehatan, dan tenaga kesehatan secara cepat dan merata ke seluruh negara.
“Diperlukan standarisasi protokol kesehatan global dalam hal aktivitas lintas batas negara, misalnya perihal kriteria vaksinasi, hasil tes, maupun status kesehatan lainnya,” jelasnya.
Kedua, Presiden menjelaskan bahwa pemulihan perekonomian global hanya bisa berlangsung jika pandemi terkendali, dan antarnegara bisa bekerja sama dan saling membantu untuk pemulihan ekonomi. Indonesia dan negara berkembang lainnya, membuka pintu seluas-luasnya untuk investasi yang berkualitas.
“Yaitu yang membuka banyak kesempatan kerja, transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan berkelanjutan,” tambahnya.
Ketiga, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa komitmen Indonesia terhadap ketahanan iklim, pembangunan yang rendah karbon, serta teknologi hijau sudah jelas dan tegas. Tetapi, proses transformasi energi dan teknologi tersebut harus memfasilitasi negara berkembang untuk ikut dalam pengembangan industri dan menjadi produsen teknologi.
“Pandemi Covid-19 mengingatkan kita tentang pentingnya penyebaran sentra produksi kebutuhan vaksin di dunia di banyak negara,” ungkapnya.
Keempat, Presiden menyerukan agar dunia tetap serius melawan intoleransi, konflik, terorisme dan perang. Sebab, perdamaian dalam keberagaman, jaminan hak perempuan dan kelompok minoritas harus ditegakkan.
Presiden Jokowi juga menyebut, potensi praktik kekerasan dan marjinalisasi perempuan di Afganistan, kemerdekaan Palestina yang semakin jauh dari harapan, serta krisis politik di Myanmar, harus menjadi agenda semua negara. Pemimpin ASEAN telah bertemu di Jakarta dan menghasilkan _Five Poins Consensus_, yang implementasinya membutuhkan komitmen militer Myanmar.
“Harapan besar masyarakat dunia tersebut, harus kita jawab dengan langkah nyata dengan hasil yang jelas. Itulah kewajiban yang ada di pundak kita, yang ditunggu masyarakat dunia. Itulah kewajiban kita untuk memberikan harapan masa depan dunia,” ucapnya. (Setpres/mandausing)
